SEJARAH BIRO PERENCANAAN

Biro Perencanaan dalam perkembangannya telah mengalami beberapa kali perubahan organisasi. Sejarah perkembangan organsisasi Biro Perencanaan sebelum dan sesudah pembentukannya adalah sebagai berikut :

Periode 1966 - 1980
Berdasarkan Keputusun Menteri Pertanian No. Kep/30/12/1966, tanggal 10 Desember 1966, tentang susunan organisasi dan tata kerja Deptan struktur organisasi Biro Perencanaan sebagai berikut :
1. Bagian Statistik
2. Bagian Penyusunan Kebijaksanaan dan Perencanaan
3. Bagian Perencanaan Pertanian/Perikanan/Kehewanan/Kehutanan
4. Bagian Proyek-Proyek
5. Bagian Perusahaan

Periode 1980 - 1983
Berdasarkan Keputusun Menteri Pertanian No. 453/Kpts/Org/6/1980, tanggal 23 Juni 1980, tentang susunan organisasi dan tata kerja Deptan struktur organisasi Biro Perencanaan sebagai berikut :
1. Bagian Statistik dan Ekonomi Pertanian
2. Bagian Penyusunan Rencana Progam dan Proyek
3. Bagian Rencana Pembiayaan Pembangunan
4. Bagian Penanaman Modal
5. Bagian Pengendalian dan Pelaporan

Periode 1983 - 1990
Berdasarkan Keputusun Menteri Pertanian No. OT.210/706/Kpts/9/83, tanggal 23 September 1983, tentang susunan organisasi dan tata kerja Deptan struktur organisasi Biro Perencanaan sebagai berikut :
1. Bagian Statistik dan Ekonomi Pertanian
2. Bagian Penyusunan Rencana Progam dan Proyek
3. Bagian Rencana Pembiayaan Pembangunan
4. Bagian Evaluasi dan Laporan
5. Bagian Penanaman Modal

Periode 1990 – 1994
Keputusan Menteri Pertanian No. 560/Kpts/OT.210/1990, tanggal 6 Agustus 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Deptan. Di dalam Kep. Mentan ini struktur organisasi di Biro Perencanaan dibagi menjadi 5 Bagian, yaitu :
1. Bagian Perencanaan Wilayah Pertanian
2. Bagian Perencanaan Komoditas Pertanian
3. Bagian Perencanaan Umum Pertanian
4. Bagian Penyusunan Program dan Proyek
5. Bagian Monitoring dan Evaluasi

Periode 1994 – 2000
Keputusan Menteri Pertanian No. 96/Kpts/OT.210/2/94, tanggal 11 Pebruari 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Deptan. Di dalam Keputusan Menteri ini struktur organisasi dan tata kerja Biro Perencanaan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu :
1. Bagian Perencanaan Umum
2. Bagian Perencanaan Wilayah
3. Bagian Perencanaan Aneka Pangan
4. Bagian Perencanaan Penyusunan Program
5. Bagian Analisis dan Evaluasi

Periode 2000 - 2001
Keputusan Menteri Pertanian No. 327/Kpts/OT.210/7/2000, tanggal 3 April 2000 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Deptan. Di dalam Keputusan Menteri ini Biro Perencanaan di Gabung dengan Biro KLN, sehingga namanya menjadi Biro Perencanaan dan KLN dan muncul Kelompok Jabatan Fungsional Perencana, adapun rinciannnya sebagai berikut :
1. Bagian Perencanaan Kebijakan Pertanian
2. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran
3. Bagian Kerjasama Bilateral dan Regional
4. Bagian Kerjasama Multilateral
5. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Periode 2001 – 2005
Keputusan Menteri Pertanian No. 1/Kpts/OT.210/1/2001, tanggal 4 Januari 2001tentang Organisasi dan Tata Kerja Deptan. Di dalam Kepmen ini Biro Perencanaan dan KLN berubah menjadi Biro Perencanaan & Keuangan, adapun rinciannnya sebagai berikut :
1. Bagian Keuangan
2. Bagian Perencanaan Pembangunan Pertanian
3. Bagian Perencanaan Anggaran
4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Periode 2005 – 2009
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tertanggal 25 Juli 2005, Biro Perencanaan mempunyai tugas a) menyiapkan perumusan serta perencanaan kebijakan pembangunan pertanian; b) menyiapkan bahan perencanaan anggaran Kementerian Pertanian; c) melaksanakan evaluasi pemantauan dan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan pertanian; d) melaksanakan administrasi penatausahaan Kementerian Pertanian. Terkait keputusan ini maka struktur Biro Perencanaan sebagai berikut :
1. Bagian Perencanaan Kebijakan dan Program
2. Bagian Perencanaan Anggaran
3. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
4. Bagian Tata Usaha
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Periode 2010 – 2014
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tertanggal 14 Oktober 2010, Biro Perencanaan mempunyai tugas : a) Koordinasi dan penyiapan penyusunan kebijakan, rencana dan program pembangunan pertanian; b) Koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian; c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian; d) Koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian; dan e) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan. Terkait keputusan ini maka struktur Biro Perencanaan sebagai berikut :
1. Bagian Penyusunan Kebijakan Program dan Wilayah
2. Bagian Penyusunan Anggaran
3. Bagian Pemantauan dan Evaluasi
4. Bagian Pelaporan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Periode 2015 – Sekarang
Seiring dengan telah ditetapkannya konsep Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2399/M.PANRB/07/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.010/ 8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanan tertanggal 3 Agustus 2015, pada BAB II Bagian Ketiga Pasal 9 menyebutkan Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
1. penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian;
2. penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian;
3. penyiapan koordinasi, dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian;
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan

Terkait dengan keputusan ini maka struktur Biro Perencanaan sebagai berikut :
Biro Perencanaan terdiri atas:
1. Bagian Perencanaan Wilayah;
2. Bagian Kebijakan dan Program;
3. Bagian Anggaran;
4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan