#Bekerja Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan melalui Pengarusutamaan Gender (PUG)




Pengarusutamaan Gender (PUG) di sektor pertanian merupakan salah satu dari tiga pengarusutamaan dalam RPJMN 2015-2019, selain pengarusutamaan penanganan perubahan iklim, dan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik. Posisi Kementerian Pertanian dalam merespon isu-isu PUG dengan memperkuat jaringan dengan pihak lain agar memperkecil atau menghilangkan dampak negatif dari pembangunan. KRPL, Optimasi Lahan dan Penerapan Pengendalian Hama Tanaman menjadi contoh nyata keterlibatan kelompok wanita tani sebagai penggerak dan pelaku utama. Diharapkan, konsep kesetaraan gender juga sudah diterapkan dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Biro Perencanaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan penganggaran melakukan koordinasi secara intensif terkait PUG di sektor Pertanian.

 

“PUG di pertanian bisa disesuaikan dengan pembangunan pertanian dalam peningkatan produksi dari komoditas-komoditas strategis seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah dan putih, cabe, daging sapi, tebu, dan komoditas berdaya saing tinggi yang bisa diekspor. Posisi kelembagaan petani perlu ditelisik agar lebih kuat dalam merespon isu gender sehingga masyarakat bisa lebih kuat berperan aktif dalam pembangunan pertanian responsif gender”, arahan Kepala Biro Perencanaan, Dr.Kasdi Subagyono, dalam rapat koordinasi Tim Pokja PUG lingkup Kementerian Pertanian di Bogor (Senin, 30 Juli 2018).

Perlu diketahui, Kementan merupakan salah satu pioner dalam pengarusutamaan gender. Kementan telah menerapkan PUG sekitar 20 tahun, yang dimulai dari proses pembelajaran melalui pilot proyek pinjaman/hibah luar negeri di tahun 1997. Implementasi PUG bukan merupakan hal yang mudah di sektor pertanian. Hal ini karena sektor Pertanian bukan saja terkait dengan bidang ekonomi, tapi terkait dengan sosial budaya masyarakat setempat. Untuk itu, perlunya peningkatan pengetahuan bagi kita , termasuk tentunya Tim pokja PUG untuk terus meningkatkan pemahamannya terkait perencanaan hingga monev kegiatan yang berbasis gender dan pertanian, serta aspek-aspek yang mempengaruhinya, sehingga kita mampu memotret gender di pertanian dengan tepat.

Dr. Kasdi Subagyono menegaskan bahwa terobosan-terobosan yang dilakukan Menteri Pertanian seperti program #Bekerja bisa menjadi salah satu alternative solusi dari pengentasan kemiskinan yang juga terkait isu gender”. Tim Pokja PUG Kementerian Pertanian haruslah secara aktif berkoordinasi dan melakukan monitoring terkait akses, partisipasi, control dan manfaat dari setiap pembangunan pertanian responsive gender.

Peran dan komitmen untuk memperkuat kebijakan terkait isu gender menjadi kunci dalam berbagi peran pembangunan. Menteri Pertanian pun telah mengarahkan kita semua agar semua bergerak dan digerakkan termasuk para wanita tani (ibu rumah tangga) dalam mempercepat proses pembangunan pertanian.

 

Sebagai bentuk keberhasilan dukungan Kementan dalam membangun pertanian responsive gender, Tahun 2016 Kementan memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Mentor. Secara intensif, Kementan akan terus melakukan upaya-upaya pembangunan pertanian dengan memasukkan berbagai konsep pengarusutamaan termasuk gender, pungkas kasdi. (tw)



Komentar